PANGKEP — Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Vokasi Nasional Angkatan 4 Tahun 2026 yang digelar Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Pangkep turut menyasar masyarakat di wilayah kepulauan. Sebanyak 48 peserta dari Pulau Balang Lompo, Pulau Sabutung, dan Pulau Salemo mengikuti pelatihan berbasis kebutuhan masyarakat tersebut.
Secara keseluruhan, pelatihan diikuti 119 peserta yang terbagi dalam 12 paket pelatihan dengan berbagai bidang kompetensi. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau di Aula Rumah Jabatan Bupati Pangkep, Senin (31/8/2026).
Dalam Berbagainya, Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau menekankan pentingnya keterampilan dalam menghadapi persaingan dunia kerja. Menurutnya, pelatihan harus dimanfaatkan pesertanya untuk mempertajam dan mengasah kompetensi sebagai bekal memperoleh pekerjaan maupun membuka usaha secara mandiri.
“InsyaAllah dengan adanya skill itu bisa memberikan masa depan yang lebih baik. Saya berharap bapak ibu aktif bertanya pada saat pelatihan,” jelasnya.
Yusran mengatakan, Pemerintah Kabupaten Pangkep juga berkomitmen memberikan dukungan kepada masyarakat yang telah mengikuti pelatihan, termasuk bantuan peralatan sesuai mekanisme dan persyaratan yang berlaku.
“Kami juga ingin memberikan bantuan kepada masyarakat Pangkep yang sudah mendapatkan pelatihan baik dari BPVP ataupun ketenagakerjaan, tapi harus pakai proposal,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPVP Pangkep Ashari Arifuddin mengatakan, Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4 dilaksanakan dalam 12 paket dengan total 119 peserta. Selain menyasar masyarakat di wilayah daratan, pelatihan juga mencakup tiga wilayah kepulauan, yakni Pulau Balang Lompo, Pulau Sabutung, dan Pulau Salemo, dengan total 48 peserta.
“Untuk pelatihan di Batch 4 ini kami memberikan 12 paket, jika ditotalkan 119 orang yang mengikuti pelatihan ini. Namun, kami bagi ada di desa atau kelurahan dan ada tiga di pulau,” katanya.
Menurut Ashari, pelaksanaan pelatihan di wilayah kepulauan merupakan bagian dari program pelatihan berbasis kebutuhan masyarakat. Materi dan jenis kompetensi yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah berdasarkan usulan pemerintah daerah, desa, maupun kecamatan.
“Kegiatan ini adalah kegiatan berbasis kebutuhan masyarakat, dalam hal ini pemerintah daerah yang memperingatkan kami. Misalnya desa atau kecamatan yang membangun kepada kami terkait dengan kebutuhan kompetensi di wilayahnya. Jadi diusulkan kepada kami untuk mendapatkan kompetensi,” jelasnya.
Adapun kompetensi yang diberikan meliputi tukang las pelat SMAW 3G, operator komputer muda, menjahit pakaian dengan mesin, pemeliharaan dan perbaikan AC rumah tangga, merias wajah, pembuatan roti dan kue, hingga pengolahan hasil perikanan.
Pelatihan dilaksanakan selama 20 hari atau setara dengan 160 jam pelajaran. Peserta diharapkan tidak hanya memperoleh sertifikat, tetapi juga memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan peluang kerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri.
Ashari menambahkan, peserta yang telah mengikuti pelatihan diharapkan dapat memperoleh daya tarik dan memiliki akses terhadap dunia kerja. BPVP bertugas memberikan kompetensi, sementara pihak pengusul diharapkan dapat memberikan dukungan lanjutan, termasuk akses terhadap peralatan, agar peserta dapat mengembangkan keterampilannya secara mandiri maupun memasuki dunia industri.
“Kami, BPVP, telah memberikan kompetensi. Pihak yang mengusulkan peserta bertanggung jawab memberikan bantuan, termasuk akses terhadap peralatan, sehingga mereka bisa mandiri atau masuk ke industri,” ujarnya.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangkep, Sulfida, berharap keterampilan yang diperoleh peserta dapat dikembangkan dan dimanfaatkan setelah pelatihan selesai.
“Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan bisa mandiri. Tidak menutup kemungkinan, mereka juga akan mendapatkan bantuan peralatan melalui OPD terkait,” katanya.
Melalui pelatihan tersebut, sinergi antara Pemkab Pangkep dan BPVP diharapkan mampu memperluas akses, peningkatan kompetensi hingga wilayah kepulauan, sekaligus membuka lebih banyak peluang kerja dan mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha secara mandiri.
